MariNews - Artikel

Secara normatif, otoritas hakim dalam membubarkan ikatan perkawinan telah diakui dalam tradisi fikih sebagai bentuk ṣulṭah qaḍā’iyyah (kekuasaan kehakiman).

Ketika sebuah simbol-meski berasal dari fiksi-menimbulkan polemik dan dianggap tidak sesuai konteks, maka bisa jadi bahan pertimbangan hukum.

Dalam khazanah fikih, syahādah al-istifāḍah atau as-syahādah bi al-tasāmu‘ merujuk pada bentuk kesaksian tidak langsung yang bersumber dari informasi publik yang tersebar luas.

Perselisihan soal royalti tidak lagi dianggap sepele, melainkan bagian dari keadilan yang lebih luas dalam mendukung ekosistem kreatif Indonesia.

Peringatan 143 tahun peradilan agama adalah momentum untuk menegaskan kembali posisi lembaga ini sebagai pelayan keadilan.

UU Perkawinan secara tegas menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.

Proses yang cepat dan efisien akan berdampak pada penghematan anggaran negara serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Sinkronisasi pedoman teknis dengan hukum positif, harus segera dilakukan guna menghindari dualisme kewenangan dan penafsiran yang kontradiktif di masa mendatang.

Perbaikan akses ke keadilan tidak cukup hanya pada pihak tertentu seperti jangkauan advokasi, tetapi tata kelola (governance) secara keseluruhan.

Sebagai negara yang dikenal santun, Indonesia menghadapi kenyataan pahit bahwa kekerasan rumah tangga (KDRT) masih menjadi isu serius.