MariNews - Artikel

Sebagai living law, KHES mampu memenuhi tuntutan kepastian hukum, kemanfaatan praktis, dan relevansi zaman dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah memainkan peran strategis sebagai instrumen transformatif yang menjembatani norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional.

Dalam pernikahan campuran, pembagian harta dapat menimbulkan konflik yurisdiksi, terutama jika perpisahan atau kematian terjadi.

Sistem yang memadukan fleksibilitas profesional dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat akan memperkuat kualitas putusan, mempertebal integritas lembaga, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan.

Putusan para hakim peradilan agama harus benar-benar dirasakan mampu memberikan hak-hak para kaum rentan.

Untuk mewujudkan hakim yang berintegritas dan bermartabat, tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Seorang hakim juga harus terus mengasah kecerdasan emosional dan spiritualnya.

Hakim perlu memahami bahwa legitimasi hukum tidak datang dari konsistensi formal semata, tetapi kemampuan hukum merespons kebutuhan keadilan yang berkembang dalam masyarakat

Prinsip kehati-hatian (duty of care) dalam jual beli tanah dapat diukur dengan dengan kejujuran, tidak ada unsur tipu daya dan tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain.

Orang tua/wali yang memiliki tugas mendidik anaknya, secara logis, tentunya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Inilah ghirah dari konsep vicarious liability dalam pertanggungjawaban pidana anak dibawah 12 tahun.

Pemberian amnesti dan abolisi tidak memengaruhi atau mengubah isi putusan hakim. Keputusan tersebut, hanya menghapus atau menghentikan proses hukum serta akibat pidana, berdasarkan pertimbangan politik presiden.