KUHP baru mensyaratkan bahwa hukum adat hanya berlaku setempat dan harus diatur lebih lanjut, idealnya melalui Peraturan Daerah (Perda).

Hakim di Indonesia sering kali menghadapi dilema besar perihal mematuhi kepastian hukum atau menerapkan keadilan substantif.

Modus operasinya yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kelemahan psikologis manusia menuntut respons yang lebih adaptif dan terpadu dari aparat penegak hukum.

Pembatasan pekerjaan sampingan bagi Hakim didasarkan pada tiga prinsip utama dalam KEPPH: Mandiri, Integritas Tinggi, dan Profesional.

Kekuatan hukum akta perdamaian, jauh melampaui perjanjian biasa di bawah tangan. Wujudnya, perpaduan unik antara kesepakatan kontraktual dan kekuatan putusan yudisial.

Mediasi adalah langkah wajib dalam proses perkara perdata di pengadilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA 1/2016).

Akreditasi menjadi instrumen yang sangat penting bukan hanya sebagai penanda prestasi, tetapi sebagai mekanisme berkelanjutan untuk menjamin mutu pelayanan dan integritas institusi.

Penerapan KUHP nasional akan menyuguhkan perubahan mendasar, baik dalam filosofi, materi, serta prosedur hukum pidana.

Revisi KUHAP bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan proses hukum berjalan sejalan

Permasalahan mendasar dalam pengamanan eksekusi adalah adanya resistensi sosial yang tinggi dari pihak tereksekusi.