Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Ag/2025 menegaskan kaidah penting bahwa perkawinan yang putus karena kematian tidak dapat dibatalkan.

Mengangkat tema hukum pembuktian dalam perspektif KUHAP baru, forum ini menyoroti perubahan paradigma pembuktian perkara pidana yang krusial bagi praktik peradilan.

Putusan ini menegaskan bahwa karakter ekonomi syariah ditentukan oleh isi dan prinsip hubungan hukum para pihak, bukan semata label formal akad yang digunakan.

Dalam paparan tersebut, beliau menjelaskan bahwa digitalisasi penanganan perkara berpotensi mengurangi penggunaan kertas hingga sekitar 866 ton.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa peradilan memiliki peran strategis bukan hanya sebagai pelaksana fungsi yudisial, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari total beban perkara tersebut, sebanyak 230 perkara merupakan sisa perkara tahun 2024.

Seleksi ini ditujukan untuk menjaring hakim profesional dan berintegritas melalui tahapan administrasi, profiling, hingga assessment dan wawancara.

Pengakuan konstitusional ini mencerminkan pemahaman bahwa mutu lingkungan berkorelasi langsung dengan mutu kehidupan manusia.

Pertanyaan tersebut di atas menjadi semakin relevan ketika keputusan ekonomi, hukum, dan politik masa kini terbukti membawa dampak jangka panjang bagi kualitas bumi di masa depan.

Lebih jauh, keadilan iklim menyoroti bahwa arena perencanaan dan pengambilan keputusan bukanlah ruang yang netral.