Inkonsistensi hukum, baik dalam bentuk perubahan kebijakan yang cepat maupun tumpang tindih antaraturan, menimbulkan ketidakpastian yang menggerogoti kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.

Kebenaran hukum bukanlah hasil dari penemuan yang instan, melainkan buah dari proses panjang yang menuntut kejujuran, ketelitian, dan integritas.

Sisi destruktif perilaku koruptif bukan terletak pada nilai nominalnya, tetapi pada dampak regresifnya terhadap pembangunan dan kesempatan untuk maju bagi yang lain.

Absennya kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas dapat berujung pada kleptopia, sebuah realitas ideologis ketika mencuri uang negara dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Bila pengetahuan perlahan mengendap sebagai ilmu (termasuk ilmu hukum) dalam peradaban modern, maka pemahaman melarut menjadi kearifan lokal dalam agama, kepercayaan, dan tradisi.

Senjata ekonomi berupa sanksi atau pembekuan sudah biasa dilakukan dalam meredam atau merespons gejolak politik.

Bila tidak dikelola dengan logika yang kokoh dan pemahaman mendalam atas nilai kemanusiaan, hukum bisa ditafsirkan absurd dan irasional.

Swiss, Swedia, Korea Selatan, Singapura, Finlandia, dan Denmark mewajibkan rakyat mereka untuk terlibat dalam tugas bela negara.

Lembaga legislatif jelas sarat kekuasaan, karena melahirkan perundang-undangan dan turut mengawasi pengelolaan negara.

Kepatuhan manusia pada birokrasi, entah yang sifatnya monarkis atau demokratis, hanya dimungkinkan oleh keberadaan otoritas tekstual-ideologis.