Absennya kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas dapat berujung pada kleptopia, sebuah realitas ideologis ketika mencuri uang negara dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Bila pengetahuan perlahan mengendap sebagai ilmu (termasuk ilmu hukum) dalam peradaban modern, maka pemahaman melarut menjadi kearifan lokal dalam agama, kepercayaan, dan tradisi.

Senjata ekonomi berupa sanksi atau pembekuan sudah biasa dilakukan dalam meredam atau merespons gejolak politik.

Bila tidak dikelola dengan logika yang kokoh dan pemahaman mendalam atas nilai kemanusiaan, hukum bisa ditafsirkan absurd dan irasional.

Swiss, Swedia, Korea Selatan, Singapura, Finlandia, dan Denmark mewajibkan rakyat mereka untuk terlibat dalam tugas bela negara.

Lembaga legislatif jelas sarat kekuasaan, karena melahirkan perundang-undangan dan turut mengawasi pengelolaan negara.

Kepatuhan manusia pada birokrasi, entah yang sifatnya monarkis atau demokratis, hanya dimungkinkan oleh keberadaan otoritas tekstual-ideologis.

Sebelum manusia bercocok tanam, struktur kekuasaan bersifat anarkis. Anarkisme adalah “rules without rulers” (aturan tanpa otoritas penegak aturan).

Sosok Bao Gong adalah idealisasi integritas dari profesi seorang hakim yang dicita-citakan masyarakat.

Tugas hukum adalah memastikan bahwa monopoli atau oligopoli tidak menjadi preseden bagi praktik bisnis, karena menyangkut kesejahteraan warga.