Sebelum manusia bercocok tanam, struktur kekuasaan bersifat anarkis. Anarkisme adalah “rules without rulers” (aturan tanpa otoritas penegak aturan).

Sosok Bao Gong adalah idealisasi integritas dari profesi seorang hakim yang dicita-citakan masyarakat.

Tugas hukum adalah memastikan bahwa monopoli atau oligopoli tidak menjadi preseden bagi praktik bisnis, karena menyangkut kesejahteraan warga.

Tantangan terbesar bagi hukum internasional bukan lagi sekadar menertibkan perang bersenjata atau menimbang dilema moralnya, tetapi merumuskan kerangka normatif yang mampu menjawab agresi ekonomi, politik, dan hukum yang kini menjadi medan perang utama abad ke-21.

Kesadaran hukum, dalam hal ini, bukanlah hasil dari paksaan ataupun sekadar reaksi, melainkan pilihan reflektif yang meneguhkan manusia sebagai pelaku rasional sekaligus entitas moral dalam tatanan yuridis.

Kekayaan intelektual (KI) cenderung menjadi perpanjangan tangan Barat terhadap ekspansi gelombang kapitalisme keempat dalam struktur ekonomi neoliberal.

Dalam menghadapi dinamika ekologis yang semakin kompleks, konsep kepemilikan tidak lagi dapat direduksi hanya pada relasi privat antara individu dan benda.

Perbaikan akses ke keadilan tidak cukup hanya pada pihak tertentu seperti jangkauan advokasi, tetapi tata kelola (governance) secara keseluruhan.

Seleksi perkara yang cermat bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab moral dan sosial hukum terhadap peradaban manusia secara menyeluruh.

Rekonsiliasi institusional melalui pendekatan hukum yang kuat dan komitmen negara yang kokoh, menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik serta mewujudkan stabilitas sosial secara berkelanjutan.