Desakan dari kaum etis yang gencar disuarakan di seluruh Belanda dan juga di kancah internasional akhirnya membuahkan hasil. Pada 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya di hadapan Dewan Belanda secara resmi mengakui adanya "hutang moral" dan "balas budi" terhadap rakyat Hindia Belanda.

Kondisi tersebut, memperlihatkan sistem penegakan hukum Indonesia, belum sepenuhnya mampu menembus struktur kejahatan perikanan yang terorganisasi dengan baik dan berskala lintas batas.

Ketika hukum mampu menjaga dan merawat hak itu, maka hukum telah menunaikan tugas sucinya, yaitu menjadi penjaga martabat kemanusiaan dalam cahaya ilahi.

Jika benda titipan tersebut hilang atau musnah, maka pemilik berhak menuntut penggantian senilai harga benda yang hilang tersebut.

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. ar-Ra’du [13]: 28)

Di balik putusan, ada jeritan, doa, harapan, dan luka yang mengandung kebenaran. Dan hukum yang benar adalah hukum yang mampu memberi tempat bagi semua suara itu, sekalipun lahir dari keheningan.

Melalui transformasi berkelanjutan, PTUN Yogyakarta tidak hanya menjaga eksistensinya, tetapi juga membuktikan diri sebagai institusi yang adaptif terhadap tuntutan zaman

Pendirian sekolah hukum berasal dari usulan Bupati Serang P.A. Achmad Djajadiningrat, untuk mengisi posisi di Landraad atau Pengadilan Negeri di berbagai kabupaten.

Dalam setiap analisis hukum mengenai kesengajaan atau ketidaksengajaan, diperlukan kepekaan mendalam untuk memahami intensi yang menyembul dari kehendak manusia.

PN Jakarta Barat membuka opsi alternatif berupa pembentukan ‘rumah mediasi bersama’ di luar gedung pengadilan yang bisa dimanfaatkan sepanjang sesuai dengan aturan dan disepakati para pihak.