MARINews – Mahkamah Agung (MA) RI terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas tata kelola sumber daya manusia di seluruh lingkungan peradilan.
Saat ini, lewat Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, MA sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepegawaian secara daring yang berlangsung selama tiga hari intensif, terhitung sejak Selasa (16/12) sampai dengan Kamis (18/12).
Langkah strategis ini, diambil untuk memastikan para pengelola kepegawaian memiliki kompetensi yang mumpuni, sekaligus memenuhi kebutuhan Jam Pelajaran (JPL) bagi aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.
Menindaklanjuti instruksi Sekretaris Mahkamah Agung, kegiatan ini jadi magnet bagi ribuan pengelola kepegawaian dari tingkat Eselon I hingga pengadilan tingkat pertama di seluruh pelosok Indonesia.
Memasuki hari terakhir pelaksanaan, suasana Bimtek terpantau berjalan sangat lancar dan dinamis.
Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi, saat mendalami materi-materi krusial yang menjadi tulang punggung reformasi birokrasi.
Pengelolaan SDM yang profesional diyakini kunci utama mendukung kelancaran tugas-tugas peradilan di seluruh Indonesia.
Di tengah ribuan peserta yang memadati ruang virtual, Pengadilan Agama (PA) Lebong hadir sebagai salah satu peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama tiga hari intensif tersebut.
Keikutsertaan PA Lebong dalam agenda nasional ini menunjukkan semangat "ambil bagian" dalam mengadopsi regulasi kepegawaian terbaru demi memberikan pelayanan internal yang prima bagi para pegawainya.
Lima Pilar Utama Reformasi SDM
Selama tiga hari tersebut, para pengelola kepegawaian seolah diajak menyelami peta jalan baru masa depan SDM Mahkamah Agung.
Mereka dibekali dengan lima materi krusial yang dirajut dalam satu narasi besar perubahan. Dimulai dari manajemen talenta dan kinerja, di mana setiap potensi pegawai kini dipetakan dengan presisi agar produktivitas mereka benar-benar tepat sasaran.
Semangat ini, diperkuat dengan penerapan sistem merit, di mana sebuah komitmen menjaga agar setiap promosi dan pembinaan karier berjalan objektif, adil, serta jauh dari intervensi yang tidak semestinya.
Digitalisasi jugan menjadi bumbu utama dalam perubahan, yakni melalui I-Mut (Digitalisasi Mutasi), yang memastikan setiap perpindahan tugas aparatur terpantau secara transparan dalam sistem elektronik.
Tidak berhenti di sana, aspek humanis pun disentuh melalui penertiban administrasi, sebagai sebuah upaya memastikan hak-hak pegawai, mulai dari kenaikan pangkat hingga pencantuman gelar akademik, tidak lagi terhambat birokrasi dan diproses dengan cepat.
Puncaknya, melalui pembersihan disparitas data, seluruh peserta bahu-membahu menyelaraskan data daerah ke pusat demi mewujudkan mimpi besar "Satu Data Mahkamah Agung" yang akurat dan terpercaya.
Digitalisasi yang Menjangkau Pelosok
Mengingat skala kegiatannya bersifat nasional, panitia memanfaatkan metode hibrida berbasis digital.
Ruang utama di Zoom Meeting dipadati oleh 1.000 partisipan utama, sementara ribuan pengelola lainnya menyimak melalui live streaming kanal YouTube resmi Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.
Sebagai bentuk pengakuan atas partisipasi dan kompetensi yang diraih, setiap peserta yang mengikuti rangkaian acara secara penuh akan menerima sertifikat pelatihan digital.
Sertifikat ini, bukan sekadar tanda partisipasi, melainkan bagian penting dari rekam jejak profesional dalam sistem manajemen kepegawaian MA.
Dengan berakhirnya Bimtek tersebut, Mahkamah Agung berharap kendala administratif di daerah, terutama terkait disparitas data dan akurasi manajemen kinerja, dapat segera tuntas. Semangat terus untuk para pejuang administrasi kepegawaian demi pelayanan internal aparatur peradilan yang lebih prima!
