MariNews - Putusan

Tindakan tergugat yang tidak melakukan verifikasi dianggap sebagai bentuk kelalaian yang bertentangan dengan hukum.

Gugatan yang telah disampaikan kepada tergugat dianggap sudah menjadi bentuk teguran untuk memenuhi perjanjian.

Secara substansi tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Warga negara yang memilih menyewa rumah atau kos, di mana terikat pada perjanjian sewa menyewa benda, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata.

Perintah lisan tidak serta merta membebaskan bawahan dari tanggung jawab hukum. Hal ini ditegaskan melalui Putusan Kasasi No. 60 K/MIL/2013, yang menjadi salah satu landmark decision dari Kamar Militer Mahkamah Agung pada 2013.

Demi kepentingan psikologis anak korban, penjatuhan pidana cambuk dalam perkara pemerkosaan terhadap anak diganti dengan pidana penjara.

Penggugat yang tidak mengajukan alat bukti saat dalil gugatannya disangkal tergugat berisiko besar gugatannya ditolak oleh hakim.

Berdasarkan kaidah hukum Putusan MA RI Nomor 1652 K/Sip/1975, kumulasi atau penggabungan beberapa gugatan wajib memiliki hubungan erat antara satu dengan lainnya, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.

Unsur dalam keadaan pingsan adalah berbeda dengan unsur tidak berdaya. Oleh karenanya, Pasal 286 KUHP memberikan kata alternatif berupa kata “atau”, yaitu keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya.

Proses lahirnya kaidah hukum tenggang waktu upaya administratif (UA) ini dituangkan dalam landmark decisions di Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022.