MariNews - Putusan

Putusan ini menegaskan, dalam kasus tumpang tindih lahan di mana harus dilakukan pengurangan luasan tanah dari salah satu pihak, maka intensitas kepentingan hukum dari pihak penggugat harus menjadi patokan.

Keputusan yang masuk ranah akademis tidak dapat diajukan gugatan dan dinilai oleh hakim atau pengadilan.

Asas personal responsibility merupakan asas yang mengajarkan bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri.

Gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab, karena Pasal 158 Rbg/Pasal 132 HIR, hanya disebut jawaban saja.

Sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 Rbg, akta autentik merupakan bukti sempurna yang mengikat para pihak dan ahli warisnya, yang mendapatkan segala hak dari akta tersebut dan pembuatnya merupakan pejabat yang berwenang.

Dalam perkara antara penyewa dan pihak ketiga, ketidakterlibatan pemilik benda sebagai tergugat tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak dapat diterima.

Tanggung jawab pidana seorang atasan sipil atas perbuatan bawahannya, yang lakukan kejahatan terhadap kemanusiaan wajib berlandaskan adanya otoritas de jure atau de facto, yang mempunyai rantai hirarki pimpinan secara efektif, seperti hirarki dalam organisasi militer.

Benda yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank, tidak didapat dijatuhkan sita jaminan.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Artinya, putusan tidak dapat diajukan banding atau kasasi di pengadilan.

Kaidah hukum pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, menjelaskan, bilamana terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaan anak seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yakni ibunya.