MariNews - Putusan

Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI yang menjadi landmark decision tersebut, diakses melalui Garda Peradilan, Indonesia Law Report, Volume 1, Nomor 2, yang diterbitkan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Semoga artikel kaidah hukum Yurisprudensi MA RI ini, dapat menjadi referensi para hakim dalam mengadili perkara gugatan.

Dengan adanya putusan peninjauan kembali, ini jadi yurisprudensi yang dapat digunakan hakim lainnya, ketika memeriksa dan memutus perkara yang sama dengan kaidah hukumnya.

Harapannya yurisprudensi ini, dapat memberikan arah bagi pemecahan kasus yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan kekhususan pada setiap kasus masing-masing.

Adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak, yang mengakibatkan penyelesaian sengketa bukan kewenangan dari pengadilan negeri melainkan badan arbitrase.

Surat Keputusan Rektor Universitas Swasta dapat dikualifisir sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN), yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun tidak berniat membunuh, pelaku dianggap sadar akan kemungkinan perbuatannya mengakibatkan kematian, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.

Yurisprudensi MA RI tersebut, secara tidak langsung mengadopsi asas pemisahan horizontal dalam perkara tanah, di mana pemilik tanah dan benda yang ada diatas tanah dapat berbeda kepemilikannya.

Dengan adanya yurisprudensi tersebut, semoga dapat menunjang tugas para hakim yang berkaitan dengan perkara tindak pidana perjudian di kemudian hari dan menambah khazanah pengetahuan bagi para pembaca.

Semoga dengan adanya berbagai publikasi dan penyusunan mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung ini, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan fungsi yurisprudensi dalam kehidupan negara hukum.