MariNews - Artikel
Judicial Activism, Batas-Batas dan Upaya Mahkamah Agung Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum
Judicial activism adalah paradigma peradilan yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan diskresi judicial dalam penerapan hukum.
Problematika penanganan perkara pidana Anak Pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak
Dalam sistem peradilan pidana Anak bahwa terhadap Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban dan Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.
Kecerdasan Buatan dalam Peradilan: Menegaskan Supremasi Nurani Hakim di Era Algortima (Perspektif Filosofos-Praktis Menjelang Implementasi KUHP Nasional 2026)
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan progresif dalam transformasi digital melalui e-Court, e-Litigation, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan Direktori Putusan yang telah memberikan transparansi dan efisiensi luar biasa.
Dampak Ekososionomi dan Konsekuensi Hukum Perburuan Ikan dan Mamalia Laut Dilindungi
Pada ekosistem perairan laut maupun perairan darat, semua biota perairan (ikan, molusca, crustacea, reptilia, mamalia) yang terdapat didalamnya memiliki peran dan fungsi ekologis sangat penting,
Satu Atap Keadilan: Menimbang Integrasi Fisik Empat Lingkungan Peradilan
Integrasi fisik kantor dari empat badan peradilan ini, meskipun radikal, didasari oleh tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
Konvergensi Hukum Nasional dan Fiqih: Analisis Normatif atas Living Law dalam KUHP 2023
Bahasa sederhananya, living law adalah hukum yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menyembunyikan Kebenaran: Kajian Teologis Berdasarkan Hadis dan Implikasinya terhadap Etika Peradilan
Setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga mencerminkan wibawa hukum.
Kasus Kue Tart Beracun, Cetuskan Doktrin Dolus Eventualis
Salah satu bentuk kesengajaan yang paling menarik dikaji, adalah sengaja dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis).
Revolusi Akta Cerai: MA RI Wujudkan Akuntabilitas Digital melalui Peradilan Agama dengan e-AC
E-AC bukan sekadar pembaruan teknis, platform ini adalah deklarasi perang terhadap birokrasi, antrean panjang, dan segala bentuk pemborosan.
Quo Vadis Kawin Belum Tercatat dan Cerai Belum Tercatat Dalam Dokumen Kependudukan
Kesadaran hukum memiliki beberapa tingkatan yang menentukan kualitas negara hukum berhasil menegakkan hukumnya (rule of law)