MariNews - Artikel

Dengan adanya ketentuan baru dalam UU TNI 2025, Mahkamah Agung memiliki kesempatan untuk meminta penugasan prajurit TNI agar meningkatkan keamanan hakim dan lingkungan peradilan.

Perlindungan terhadap tenaga medis tidak berarti impunitas, melainkan keharusan untuk memastikan, penilaian dilakukan secara profesional dan objektif sebelum masuk ke ranah hukum.

Diperlukan satu rekonstruksi hukum di bidang perceraian, untuk menyintesiskan antara perceraian secara adat dan perceraian secara hukum nasional.

Nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah institusi sosial akan terus mengalami penyesuaian dan modifikasi.

Reformasi harus diarahkan untuk memanusiakan birokrasi peradilan, menciptakan ruang bagi pertimbangan substantif di tengah tuntutan efisiensi formal.

Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakim, sebagai penjaga keadilan, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dengan keputusan yang mencerminkan moral dan kebijaksanaan.

Meski ketentuan mengenai pro se sama sekali tidak tercantum pada KUHAP, akan tetapi praktik tersebut dilegalkan oleh Mahkamah Agung.

Hakim yang merasa aman akan mampu menegakkan hukum dengan integritas, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Integritas hakim diuji saat mereka berhadapan dengan upaya intimidasi atau suap. Hakim yang berintegritas akan menolak segala bentuk intervensi yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya.

Pengaturan asas teritorial pada KUHP Nasional, telah mengalami perkembangan yang cukup jauh dibanding ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 KUHP lama.