MariNews - Artikel

MA perlu mengeluarkan pedoman teknis atau Surat Edaran yang memberikan arahan bagi hakim dalam menangani perkara digital, termasuk bagaimana menilai validitas bukti digital.

Permasalahan kondisi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum timbul akibat keterbatasan ekonomi atau akses terhadap bantuan hukum.

Ketika hukum dapat meresapi makna air mata, maka wujudnya telah melampaui formalitas. Hukum telah menjelma sebagai pelita dalam kegelapan, pelukan dalam dinginnya prosedur, dan jembatan antara rasa sakit, serta keadilan.

Dinamika tatanan internasional kontemporer sedang bergerak menuju keseimbangan baru antara hierarki dan heterarki.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam memastikan kalau nilai ganti rugi yang diberikan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Meskipun palu hakim identik dengan ruang sidang, asal-usulnya ternyata tidak langsung terpaut dengan dunia hukum. Sejarahnya jauh lebih pragmatis. Palu adalah salah satu alat tertua manusia, digunakan untuk membentuk, membangun, dan menghancurkan.

Proses perumusan KHI tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga peradilan agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Edukasi hukum kepada publik menjadi kunci agar masyarakat memahami proses hukum berjalan melalui pembuktian, bukan sekadar tampilan wajah di media.

Meski terlihat sederhana, perkara lalu lintas tetap memerlukan pertimbangan hati nurani. Di tengah derasnya digitalisasi, hakim harus tetap menjadi penjaga nilai keadilan, bukan sekadar pengesah denda.

Keadilan tidak selalu ditemukan dalam huruf-huruf hukum. Ia harus dicari, diungkap, dan dihadirkan dengan kebeningan hati dan ketajaman nalar.