MariNews - Artikel

Pengaturan asas teritorial pada KUHP Nasional, telah mengalami perkembangan yang cukup jauh dibanding ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 KUHP lama.

Hidup dengan integritas berarti bertindak dengan kejujuran, kebenaran, dan selaras dengan kebajikan, tanpa terpengaruh oleh opini eksternal atau godaan sesaat.

Tanah Dati adalah tanah yang mulanya diberikan kepada orang yang diharuskan melakukan tugas-tugas negeri. Tanah Dati sendiri merupakan tanah adat bagi masyarakat adat Ambon.

Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menghadirkan pemohon PK secara daring, dapat menghilangkan permasalahan-permasalahan seperti masalah keamanan berkas, biaya tambahan, dan waktu yang lama. Hal itu sejalan dengan penerapan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional yang mengatur terperinci apa saja hal yang wajib dipertimbangkan hakim, membuat hakim lebih mudah dalam mengambil putusan saat mengadili perkara pidana utamanya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perlu menjadi bahan pertimbangan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mengaburkan atau menghitamkan informasi yang ada di dalam putusan/penetapan pengadilan.

Sangat disayangkan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini dihilangkan dari Rancangan KUHAP terbaru.

Dengan adanya landmark decisions yang ada, dapat menambah khazanah pengetahuan dan memotivasi para hakim agar senantiasa berupaya melahirkan putusan-putusan yang berkualitas.

Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).