Adji Prakoso
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim Yustisial di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, penulis juga aktif sebagai salah satu Wakil Redaktur Pelaksana MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.
Poin Penting Diskursus RUU Jabatan Hakim dan Contempt of Court di PT Surabaya
Dalam diskusi, dibahas juga mengenai batas usia pensiun, sistem penggajian hakim dan hak pensiun para hakim, setelah purnabakti sebagai pejabat negara.
Ordonansi Ambtenaar 1910: Diskriminasi Jadi PNS dan Dibentuknya Sekolah PNS Bumiputera
Untuk mempersiapkan calon pegawai bumiputera, pemerintah kolonial mendirikan sekolah khusus bernama Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera.
Persbreidel Ordonantie 1931: Aturan Hukum Kolonial Guna Bungkam Pers Kritis
Sebelum kemerdekaan, pemerintah kolonial juga berupaya meredam pers, agar tidak menyampaikan fakta kesengsaraan rakyat jajahan atau mewartakan pergerakan nasional dan kesadaran atas kemerdekaan, yang terus tumbuh di lingkungan intelektual bumiputera.
Yurisprudensi MA RI: Keabsahan Pengajuan Gugatan Rekonvensi Bersamaan Duplik
Gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab, karena Pasal 158 Rbg/Pasal 132 HIR, hanya disebut jawaban saja.
Yurisprudensi MA RI: Kedudukan Kuitansi dalam Pembuktian Perkara Perdata
Sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 Rbg, akta autentik merupakan bukti sempurna yang mengikat para pihak dan ahli warisnya, yang mendapatkan segala hak dari akta tersebut dan pembuatnya merupakan pejabat yang berwenang.
Kunjungan Tim Badan Strajak MA ke PT Surabaya Bahas Pedoman Pengembangan Hakim
Pertemuan tersebut, mendiskusikan dan membahas Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya Melalui Jalur Pendidikan.
Beragam Prestasi Diraih, Sobandi Resmi Jabat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, saat di bawah kepemimpinan sosok yang mengawali karir sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut, banyak melakukan inovasi dan memperoleh prestasi bertaraf nasional
Yurisprudensi MA RI: Kedudukan Pemilik Benda dalam Gugatan Perintangan Pemanfaatan Benda Sewaan
Dalam perkara antara penyewa dan pihak ketiga, ketidakterlibatan pemilik benda sebagai tergugat tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak dapat diterima.
Yurisprudensi MA RI: Bentrokan Sipil dan Pertanggungjawaban Atasan Sipil dalam Kejahatan Kemanusiaan
Tanggung jawab pidana seorang atasan sipil atas perbuatan bawahannya, yang lakukan kejahatan terhadap kemanusiaan wajib berlandaskan adanya otoritas de jure atau de facto, yang mempunyai rantai hirarki pimpinan secara efektif, seperti hirarki dalam organisasi militer.
Ordonansi Koeli 1880: Mangkir Kerja Dipidana dan Buruh Buta Huruf Wajib Patuh
Ketentuan hukum tersebut, lahir untuk berikan pedoman ikatan antara pengusaha dengan pekerja bumiputera era kolonial, terutama yang bekerja pada sektor perkebunan atau industri di Hindia Belanda.